Kampus dan Mitos Demokrasi
Pendidikan adalah alat perlawanan. Tapi benarkah hari ini realitas pendidikan adalah sebagai alat perlawanan? Mari kita renungkan bersama kawan !
Arus neoliberalisme yang semakin mencekik setiap sendi kehidupan kita termasuk kehidupan kampus hari ini. Proses kebijakan oleh para birokrat itu tidak terlepas dari intervensi rezim-rezim kekuasaan lembaga keuangan internasional sebut saja IMF (baca:Neoliberalisme pendidikan). Pendidikan yang mengalami disorientasi dari upaya pembebasan menjadi pendidikan untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja yang dapat memenuhi kebutuhan pasar. Bahkan sering kita jumpai kampus yang menyerupai pasar. Investor-investor, para kapitalis itu bebas keluar masuk kampus. Infrastruktur-infrastruktur kampus yang berlabel produk perusahaan semisal Tor*bik* C*ppuci.. terlihat dimana-mana. Sampai pada kurikulum-kurikulum yang diajarkan pun menghamba kepada kebutuhan pasar semisal privatisasi sebagai alternatif bagi pemerintah dalam memperbaiki perekonomian negara (baca: Sektor Publik). Kondisi kampus yang demikian kemudian berdampak kepada aturan-aturan yang diberlakukan di dalam kampus, semuanya mengarahkan mahasiswa untuk pengembangan keterampilan yang nantinya dapat membantu melanggengkan kemapanan sistem kapitalisme. Kampus kemudian cenderung menjadi eksklusif dan otoriter dalam pengambilan kebijakannya.
Hari ini kampus kita kembali berduka! Kampus yang harusnya mewadahi segala bentuk pendapat,ekspresi, dan keresahan orang-orang di dalamnya justru menjadi lembaga yang anti kritik, lembaga yang intoleran terhadap ekspresi-ekspresi mahasiswa. Kampus menjadi takut dengan lahirnya mahasiswa-mahasiswa kritis. Padahal bukankah itu sebuah keberhasilan bagi lembaga pendidikan? Ah sudahlah, kampus memang telah mengalami disorientasi (baca:Kampus). Kampus yang bersikap reaksioner akibat dikritik oleh mahasiswanya sendiri yang menempel poster bertajuk “KAMPUS RASA PABRIK” dengan kekuatan sulapnya mengeluarkan SK Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018 Tertanggal 22 Januari 2018 tentang sanksi skorsing akademik terhadap kedua mahasiswa tersebut. Kondisi yang demikian ini dianggap telah mengancam demokratisasi kehidupan di kampus. Tindakan tersebut merupakan sebuah ancaman bagi gerakan mahasiswa di kampus yang tidak sesuai dengan keinginan “bapak” yang diatas.
Lalu apa yang salah dengan poster tersebut ? “Kampus rasa Pabrik” memang tepat untuk dilekatkan dengan kampus kita hari ini. Kampus menjadi mesin pencetak tenaga kerja untuk para kapitalis. Sehingga segala bentuk kebijkan yang hadir pun akan pro terhadap korporasi-korporasi. (baca:Komersialisasi Pendidikan). Birokrasi kampus menjadi miniatur negara otoriter yang akan memusnahkan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan. Jika kita melihat sejarah bagaimana Amerika Serikat membantai habis kelompok-kelompok yang bersebrangan dengan kepentingan kuasa seperti kelompok komunisme, anti fasis , dkk melalui kekuatan militernya. (baca: How The World Works ). Nah seperti itulah kondisi kampus hari ini bekerja dalam mematikan nalar kritis mahasiswanya dan dengan senang hati kampus juga menampilkan tindakan represif terhadap mahasiswanya. Anehnya ketika poster yang tertempel yang sifatnya propaganda untuk perlawanan, kampus sangat reaksioner namun ketika kampus di penuhi baliho-baliho partai politik , calon gubernur, iklan-iklan produk kapitalis justru itu tidak menjadi sebuah permasalahan. Kenapa ‘mereka’ tidak dituntut ? ataukah mungkin mereka bagian dari kolega bisnis kampus ?
Demokratisasi kampus hanya menjadi mitos yang tidak akan terwujud selama kekuasaan birokrasi kampus masih otoriter dan bahkan fasis. Selama kampus masih setia menghamba pada pasar dan selama mahasiswa masih menikmati hegemoni kapitalisme di dalam kampus, selama itu pula penindasan dalam kampus akan terus ada. Kecuali jika mungkin demokratisasi kampus yang ingin diwujudkan oleh birokrasi adalah demokratisasi yang melanggengkan kekuasaan seperti definisi demokrasi menurut para penguasa di Amerika Serikat, itu sudah terwujud hari ini.
Pembungkaman gerakan mahasiswa hari ini harusnya menjadi pemantik gerakan-gerakan perlawanan mahasiswa yang lebih masif agar demokratisasi kampus tidak sekedar menjadi mitos belaka, oleh karena itu mari bersolidaritas membentuk gerakan dalam mengecam segala bentuk kekerasan akademik dan pelarangan berekspresi di kampus termasuk dalam hal ini mencabut SK Rektor Universitas Hasanuddin No. 052/UN4.1/KEP/2018 yang dianggap mal administrasi dan cacat prosedur sebagai upaya menciptakan iklim dan kondisi kampus yang demokratis dan berkeadilan.
Referensi
How The World Works , Noam Chomsky
Dialog Bareng Paulo Freire “Sekolah Kapitalisme Yang Licik” , Miguel Escobar.
Kronologi Kesaksian Mahasiswa, 18 Januari 2018.
………….
Oleh: Desy Septiani (Akuntansi, 2016)
